Saber Pungli di Malang Kota


supereditor    09 January 2017(01:02)   POLRES
img

Tribratanewspoldajatim.com: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Malang resmi dikukuhkan Wali Kota Malang, M. Anton, Senin ((9/1/2017) di Balaikota Malang yang dihadiri oleh Forpimda Kota Malang. Sebanyak 45 anggota yang terdiri atas berbagai elemen mulai dari pemerintahan, lembaga hukum, hingga akademisi ini menjadi salah satu upaya dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.

Wali Kota Malang, M. Anton dalam sambutannya mengatakan, pengukuhan Saber Pungli ini menjadi salah satu mandat dan amanah dari masyarakat yang harus dikerjakan secara profesional. Sebab, tata kelola pemerintah yang baik merupakan sendi penting dalam keberlangsungan proses pembangunan, “Karena kepercayaan masyarakat amatlah penting dalam hal ini,” katanya.

Kepemimpinan yang bersih menurutnya akan memberi pengaruh besar dalam tumbuh kembang ekonomi yang sehat. Sehingga, untuk mewujudkan itu, budaya pungli yang sudah terlalu lama dibiarkan harus dihapuskan. Pasalnya, masyarakat terlalu memandang praktik tersebut sebagai hal yang biasa saja.

“Kebudayaan ini harus dikikis, praktik pemberian hadiah oleh masyarakat harus terus diedukasi, karena ini menjadi faktor gratifikasi,” lanjut pria yang akrab disapa Abah ini.

Sebagian masyarakat, lanjutnya, menganggap kebiasaan ini bukan sebuah masalah, padahal ini berdampak negatif. Khususnya dalam layanan publik, dan harus diberi tindak pidana korupsi. Dengan adanya kebijakan baru ini, tindakan gratifikasi nantinya ditargetkn dapat dihentikan, “Suap akan diminimalisir, atau bahkan dihapuskan dari Kota Malang,” papar Anton.

Dia menuturkan, langkah yang diambil ini merupakan tindak lanjut dari upaya menabuh genderang perang terhadap pungutan liar yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu. Sehingga, dengan pola kerja yang efektif, pungutan liar akan dapat dihapuskan.

Sementara tugas dari Saber Pungli ini menurut Anton adalah menggali informasi serta melaporkannya kepada pemerintah. Untuk kemudian dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. “Kami juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, dalam bentuk pengaduan ataupun pelaporan yang dapat ditidaklanjuti,” ucapnya. (mbah)

 

KOMENTAR