Terkait Keberadaan Tersangka Veronika, Waka Polda Jatimke Konjen Australia di Surabaya


Mbah Heru    11 September 2019(04:52)   POLDA
img

Tribratanewspoldajatim.com: Waka Polda Jatim Brigjen Toni Harmanto selaku Ketua tim penyidik kasus Papua mengatakan, saat ini Polda Jatim tengah berkoordinasi dengan Konjen Australia yang ada di Surabaya, Jawa Timur untuk memastikan keberadaan Veronica Koman (VK) tersangka  penyebar berita bohong (hoaks).

"Ini masih dalam penyidikan kasus  Veronica Koman. Kita berkoordinasi dengan Konjen Australia untuk mengetahui pasti keberadaan tersangka di wilayah mana di Australia. Kita ketahui bahwa suami yang bersangkutan adalah warga negara Australia," kata Waka Polda Jatim, Rabu (11/9/2019).

Data yang didapatnya dari Divisi Hubungan Internasional (Divhub Itenr) Mabes Polri, Imigrasi dan Kumham tengah disampaikan ke Konjen Australia. Harapannya, dari data tersebut akan segera diketahui keberadaan pasti Veronica.

"Hari ini masih sebatas penyampain data yang kami dapat dari Divhub Inter Mabes Polri, Imigrasi dan Kumham," lanjut Waka Polda.

Respon dari Konjen Australia disampaikan, tidak akan mencampuri masalah hukum di Indonesia yang berkaitan dengan tersangka Veronica Koman.

"Prinsipnya mereka (Konjen Australia) tidak akan mencampuri masalah hukum di Indonesia. Dan kami berharap akan ada kerjasama yang akan diberikan kepada kita berkaitan dengan permohonan kita," jelasnya.

Untuk diketahui, Veronica telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim terkait kasus kerusuhan di Kanokwari Papua. Veronica diduga menyebarkan berita bohong alias hoaks hingga memantik kerusuhan di Papua.

 Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengetahui keberadaan Veronica Koman yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong alias hoaks hingga memicu kerusuhan di Papua.

Veronica Koman terdeteksi berada di Australia yang dimana negara tersebut adalah tempat tinggal suaminya. Diketahui. Suami Veronica berkebangsaan atau warga negara Australia.

Tersangka  Veronica dijerat pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP. UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008 tentang penghapusan suku, etnis dan ras. (mbah)

KOMENTAR


BERITA YANG DISARANKAN
Tidak ada Tag
Berita Tidak Di Temukan