Awasi Dunia Maya, Polda Jatim Bentuk “Cyber Toops”


Mbah Heru    20 April 2017(04:06)   FORUM
img

Tribratanewspoldajatim.com: Tantangan zaman membuat Polri mesti meninggalkan atau paling tidak mengembangkan, teknik atau cara pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional. Sosialisasi terhadap prestasi dan program kamtibmas juga mesti direformasi dan direvolusi secara besar-besaran. Pemanfaatan teknologi komukasi dan informasi harus ditekankan.

“Cyber Troops” atau para polisi yang secara khusus menangani atau mengawasi dunia maya dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Mesti difasilitasi sedemikian rupa supaya kinerjanya lebih optimal. Peran serta masyrakat harus digelorakan. Pada aspek ini, Polri harus lihai berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik.

Di samping itu, perlu dibentuk unit khusus yang menjadi sentral informasi perpolisian yang komprehensif. Terhubung dengan semua Platform jejaring atau media sosial maupun aplikasi chatting kekinian yang selama ini hidup di masyarakat. Dengan demikian,komunikasi dan interaksi di semua level, mulai akar rumput hingga yang paling puncak, dapat dilaksanakan dengan optimal.

Unit Khusus yang menjadi sentral informasi tadi memiliki sejumlah tugas utama yakni, membuat kajian yang berhubungan dengan pemeliharaan kamtibmas, menjadi pusat produksi informasi bagi masyarakat,menjadi ruang interaksi anatara Polri dan masyarakat. Dengan demikian kritik,saran,masukan masyrakat dapat diterima secara langsung dan akan menjadi bahan dalam menentukan kebijakan di masa datang.

Sementara perkembangan kejahatan, selaras dengan perkembangan masyrakat di masa silam, kuantitas kejahatan lebih rendah karena jumlah penduduk juga lebih sedikit. Demikian juga dari aspek kualitasnya, kejahatan masa silam relatif tidak sevariatif seperti saat sekarang.

Bahkan, di era informasi saat ini, kejahatan bisa berlangsung tanpa terjadinya hubungan fisik antara penjabat dengan korbannya. Sejumlah kasus penipuan melalui dunia maya, dimana korban dikendalikan dengan pengiriman informasi dan mengikuti petunjuk penjahat terjadi di berbagai tempat.

Bertambahnya waktu,bertambah pula modus kejahatan. Sebagai aparat keamanan,tentunya tugas-tugas kepolisian (Polri) kian meningkat. Bukan hanya harus melayani bertambahnya warga yang memerlukan jaminan keamanan, tetapi juga harus mengejar kemajuan infrastruktur penunjang system keamanan.

Dari aspek sumber daya manusia, personel yang tersedia di lingkungan Polri, meski terus bertambah, tetapi belum seideal standar yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rasio 1 polisi dengan 350/400 warga, belum terpenuhi. Rasio polisi di Indonesia berkisar 1:575; yang artinya 1 polisi harus melayani sebanyak 575 penduduk. Itu bererti, dari jumlah personil belum berjumlah secara ideal.

Pada sisi lain, kecepatan pengetahuan dan teknologi daat ini berkembang pesat. Utamanya teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi ini satu sisi juga peluang bagi

aparat kepolisian untuk membantu menangkap kejahatan, tetapi juga sekaligus kehadiran teknologi tersebut dimanfaatkan oleh penjahat dalam menjalankan operasinya.

Pendekatan partisipatif, berarti usaha untuk melibatkan publik dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi publik sebagai hak warga negara demokrasi, mensyaratkan dan menempatkan masyarakat sebagai warga negara (citizen) dengan segala hak yang melekat padanya. Sebagai warga negara (citizen), maka di setiap warga terdapat hak yang melekat dan tanggung jawab secara seimbang.

Sementara dalam perspektif Hak Azasi Manusia, partisipasi publik dimasukkan sebagai salah satu bagian dari HAM, sebagai manifestasi dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul.Partisipasi publilk sebagai HAM mengacu pada hak individu, kelompok dan organisasi untuk mempengaruhi keputusan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka atau dimana mereka memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik tersebut.

Merujuk pada pikiran di atas, maka permasalahan masyarakat, dalam hal ini soal keamanan juga selayaknya menjadi bagian urusan publik. Oleh karena itu, kesertaan publik dalam menjaga wilayahnya merupakan hak(ikut serta terlibat), sekaligus menjadi kewajiban pula. Dalam konteks ini, kepolisian lebih pada tindakan kuratif-meskipun juga bisa berpreventif. Karenanya, sudah seharusnya masyarakat diedukasi bahwa keamanan sosial juga menjadi bagian melekat dalam kehidupannya untuk bermasyarakat.

 

Adapun tahapn-tahapan yang perlu diambil dalam mengembangkan partisipasi warga, yakni Inisiasi, komunikasi, konsolidasi, realisasi, dan evaluasi. Mengembangkan keterlibatan masyarakat memang tidak cukup mudah dan tidak bisa dalam jangka pendek. Diperlukan waktu yang cukup untuk memberikan informasi, pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. (*)

Penulis: Sooko Widodo

Foto: Sooko Widodo

Penyunting: mbah

KOMENTAR


BERITA YANG DISARANKAN
Tidak ada Tag
Berita Tidak Di Temukan