Inovasi dan Tingkatkan Pelayanan, Raih Para Samya Purna Karya Nugraha


Mbah Heru    25 April 2017(09:32)   FORUM
img

Tribratanewspoldajatim.com: Hari otonomi Daerah ke 21 tahun diselenggarakan di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017)

Pelaksanaan Hari otonomi daerah digelar di kota udang ini agar menjadi motivasi meningkatkan pelayanan masyarakat, sekaligus Sidoarjo melaksanakan Yanmas dengan sistim pelayanan terpadu dan menjadi model yan berbasis IT Govermant.

Untuk itu, Kabupaten Sudoarjo telah meraih prestasi Parasamya Purna Karya Nugraha. Prestasi yang diraih ini karena pelayanan prima sekaligus pelayanan dari Polresta Sidoarjo seperti SKCK online.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Sulsel, Waka Polda Jatim Brigjen Gatot Subroto, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Suhardi, Danguspurlatim Kolonel Rachmad Jayadi. Giat ini juga dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Indonesi.                       

Selain Kabupaten Sidoarjo, juga Kepala Pemerintahan Daerah yang lain menerima penghargaan Otonomi Daerah dari Sekjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono MDM.

Semantara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja terbaik. Kota Surabaya menjadi salah satu dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang menerima penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dr Wiranto mewakili Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI di Alun-Alun Sidoarjo, Selasa (25/4/2017). Hadir dalam acara itu, para kepala daerah penerima penghargaan. 

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada wartawan mengatakan, Surabaya menerima dua penghargaan yakni Para Samya Purna Karya Nugraha dan penghargaan pengelolaan manajemen dengan elektronik. 

"Jadi itu (Para Samya Purna Karya), kota (provinsi) harus tiga tahun berturut turut memiliki kinerja baik. Sebetulnya tidak hanya Pemkot, tapi juga teman teman DPRD serta bekerjasama dengan masyarakat. Kalau tanpa itu tidak bisa," ujar Risma.

Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono mengatakan, peringatan Hari Otoda ke-XXI menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan Otoda di daerah. Menurutnya, ada 542 pemerintah daerah yang dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Rinciannya ada 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 

Evaluasi tersebut dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa Kementerian (Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementrian Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap provinsi, kabupaten dan kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dari aspek manajemen pemerintahan.
 
“Setelah melakukan evaluasi, ada tujuh pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional tiga tahun berturut-turut dan meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Selain itu juga diberikan penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha atas kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Sumarsono.

Dijelaskan pejabat alumnus UGM ini, ketujuh Pemda yang meraih penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut bahkan lebih adalah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Samarinda, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bantul. 

Adapun Pemkot lainnya yang mendapatkan prestasi berkinerja tertinggi adalah Makassar, Mojokerto, Gorontalo, Bandung, Depok, Banjar, Bontang dan Sukabumi. Juga ada lima kota yang masuk nominasi. Yakni Ambon, Semarang, Surakarta, Pare-Pare dan Kediri. Selain tingkat kota, juga ada kabupaten berkinerja terbaik yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo Karang Anyar, Kudus, Lamongan, Banyuwangi, Pinrang, Bantul, Probolinggo, Kuningan dan Pati. Serta, lima kabupaten nominasi yakni Bulukumba (Sulawesi Selatan), Malang, Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Boyolali, dan Kulon Progo. Lalu untuk tingkat provinsi, untuk kinerja terbaik di tingkat nasional diraih oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Serta, tiga provinsi nominasi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. 

Menko Polhukam, Wiranto dalam sambutannya menyampaikan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan fokusnya adalah pembangunan pada peningkatan kesejahteraan warga. Karenanya, Wiranto mengaku sepakat dengan tema peringatan Hari Otoda XXI yakni “Dengan semangat otonomi daerah kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui e-government”. “Peringatan Hari Otoda ke-XXI ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Otoda. Sebab, capaian daerah masih bervariasi. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah,” jelas Wiranto. 

 Jatim sekali lagi menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari Presiden dengan memborong sembilan penghargaan. 

Tanda penghargaan diserahkan  oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Wiranto pada acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017, yang bertemakan Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government di Alun-Alun Kab. Sidoarjo, Senin (25/4/2017).

Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, dengan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional. Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim Soekarwo.  

Sedangkan  untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima oleh Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo. Kemudian untuk nominasi kabupaten berkinerja terbaik tertinggi nasional, Jatim memiliki satu wakil yaitu Kab. Malang.

Kota-kota di Jatim tidak kalah mengukirkan prestasi diantaranya meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Kediri.

Pada kesempatan memberikan sambutan, Gubernur Jatim menjelaskan, penghargaan yang diraih Pemprov  tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat.

Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata," ujarnya.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim merasa  beruntung menjadi Gubernur pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Alasannya,   masyarakat Jatim merupakan petarung dengan etos kerja tinggi, sehingga dalam percaturan ekonomi global, Jatim mampu bersaing dalam membuat inovasi baru dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menjadi Gubernur Jatim ibarat seorang dirigen dari Orchestra Jawa Timur yang memiliki bupati dan walikota hebat sehingga Jatim bisa maju dan sejahtera.

Ditambahkan,  tujuan utama dilaksanakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah adalah untuk meningkatan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat yang sejahtera atas dasar  tata kepemerintahan yang baik.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto menuturkan, tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita cita tersebut yakni dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan

daerah dan memfokuskan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, ia mengajak agar swasta dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemda harus mengefektifkan layanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Perkembangan teknologi sangat pesat, jelas Wiranto, dapat disalah gunakan, salah satunya dengan memberikan informasu yang menyesatkan atau HOAX serta mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjadikan atau menetralisir hal negatif menjadi hal positifi. Salah satunya melalui e-government.Pemda harus mengembangkan pemanfaatan e-gov agar semua layanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kemetrian Dalam negeri, dr. Soemarsono menjelaskan penghargaan parasamya purnakarya nugraha diberikan bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TK/2017 dan Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2017 tentang penganugerahan, tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha. 

Penghargaan berupa trofi nantinya akan diserahkan oleh Presiden RI langsung kepada pemda atau kab/kota peraih penghargaan. Penghargaan parasamya purnakarya nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI kepada pemda atau kabupaten/kota atas kinerja pemerintahan dan pembangunannya.

Jatim merupakan provinsi yang pertama kali menerima penganugerahan Parasamya Purna Karya Nugraha pada REPELITA I dari pemerintah, yakni pada  tahun 1974. Penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur saat itu, Raden Panji Moh. Noer, untuk periode penilaian tahun 1969-1973.

Pada tahun 2014, Jatim kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha setelah 40 tahun penganugerahan penghargaanini sempat terhenti, karena adanya perubahan sistem pemerintahan. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2014, Jatim menerima penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 oleh tim nasional, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya  menduduki peringkat pertama atau terbaik secara nasional, atau penerimaan  kedua setelah tahun 1974.

Tahun 2017, berdasarkan evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Jatim dinilai dapat  mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terbaik secara nasional. Dngan demikian, Jatim mendapatkan kembali penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha untuk  ketiga kalinya.

Beberapa kata kunci keberhasilan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan yang menggunakan 142 indikator kunci tersebut diantaranya pengembangan pembangunan yang berbasis partisipatoris, yakni masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembangunan sehingga memunculkan berbagai inovasi. Pendekatan yang sama dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yang terlhat dari berbagai program Pemprov. Jatim yang tertuang dalam program kerja perangkat daerah. Demikian pula, endekatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemampuan mempertahankan Jawa Timur dalam mempertahankan penerimaan penghargaan ini sebanyak tiga kali menjadikan provinsi sebagai provinsi Parasamya Purna Karya Nugraha.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain  Gubernur Papua, Gubernur Jateng, Gubernur Kaltim,  Wakil Gubernur DKI Jakarta,  Walikota Medan, Walikora Bandung, dan Walikota Maksar.

Peringatan Hari Otoda XXI Tahun 2017 juga dimeriahkan pendirian stand booth pameran yang menyajikan inovasi-inovasi daerah serta best practice hasil kinerja  Pemprov Jatim  dan kabupaten/kota berupa produk UMKM dengan standar world class dan beragama  inovasi electronic Government atau e-government.  (mbah/tatik/bja)

 

KOMENTAR


BERITA YANG DISARANKAN
Tidak ada Tag
Berita Tidak Di Temukan