Sooko Widodo: Polri Wajib Lawan yang Melawan Pancasila


Mbah Heru    02 June 2017(02:21)   FORUM
img

Tribratanewspoldajatim.coo: Diawali pada Senin (8/5/2017) lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di depan sejumlah media massa menyatakan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pertimbangan pemerintah dalam membubarkan HTI didasari sejumlah pertimbangan.

Sebagai ormas berbadan hukum, menurut Menkopolhukam Republik Indonesia, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI pun diindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pernyataan Menkopolhukam, sebagai representasi Pemerintah Indonesia, menunjukkan sikap ketegasan atas perkembangan aktivitas organisasi kemasyrakatan yang dinilai menyimpang dari ajaran Pancasila. Semenjak reformasi 1998, di Indonesia berlangsung eforia demokrasi. Seakan lepas dari sebuah kungkungan, maka berbagai aktivitas bebas berlangsung di Indonesia. Bahwa ada yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah kebablasan.

Dalam tataran di masyarakat, sering dijumpai orang “dimassa” – sebuah kata baru yang mengandung makna tindakan bebas oleh masyrakat kepada seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran hukum.tentu saja hal ini bertentangan dengan kaidah Indonesia sebagai negara hukum.

Kondisi ketidak tertiban di masyarakat ini, pada muaranya berdampak pada berlangsungnya “ konflik sosial” atau pertikaian antar masyarakat. Paling mencolok, konflik-konflik sosial ini merebak seiring dengan proses politik,khususna pemilukada.

Maka, proses demokratisasi yang sejatinya memberi ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta mengambil kebijakan publik akhirnya malah tidak demokratis.Sejumlah orang justru menunjukkan kekuatan dalam proses demokrasi.

Demikian juga peristiwa yang terjadi dalam Pemilihan Pilgub di DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Proses untuk memilih pemimpin justru lebih diwarnai adu kekuatan yang menggunakan sentimen konflik bernuansa SARA.

Sejumlah peristiwa diatas, mengindikasikan bahwa ada kerapuhan dalam kaitannya dengan makna kebangsaan Indonesia. Keberbedaan pendapat dan sikap, acapkali dimaknai sebagai permusuhan.

Persoalan kebangsaan bukanlah persoalan pemerintah saja. Persoalan kebangsaan adalah tanggung jawab semua warga negara. Demikian juga secara institusional, perkara kebangsaan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat negara, tetapi semua institusi baik yang dalam koordinasi pemerintah maupun institusi sosial harus melakukan upaya bersama guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Drs Sooko Widodo MSi, Pakar Komunikasi Unair Surabaya

KOMENTAR


BERITA YANG DISARANKAN
Tidak ada Tag
Berita Tidak Di Temukan