Beredar Nama Nama Legislator yang Tidak Hadir Saat Membahas Perubahan APBD Kabupaten Jember


Ali Humas    02 August 2022(11:33)   JATIM
img

Jember, Molornya Pembahasan P-APBD kabupaten Jember tahun 2022 yang dead lock pada 31 Juli lalu, memunculkan banyak spekulasi di berbagai media, khususnya di beberapa media publik seperti facebook.

Siswono Salah satu Legislator partai Gerindra menyebutkan nama nama anggota dewan yang tidak hadir saat pembahasan PAPBD Jember.

Enam legislator PKS yang tak hadir adalah Nurhasan, Achmad Dhafir Syah, Fenih Purwaningsih, Mashuri Harianto, Mangku Budi Heri Wibowo, Abd. Azis. 

Lima legislator PDIP yang absen adalah Edi Cahyo Purnomo, Indrijati, Tabroni, Danang Kurniawan, Alfan Yusfi.

Tiga legislator Nasdem yang absen adalah Gembong Konsul Alam, Hamim, dan David Handoko Seto. 

Tiga legislator PPP yang absen adalah Achmad Faeshol, Sugiyono Yongky Wibowo, dan Susmiati. 

Dua legislator Golkar adalah Sucipto dan Holil Asyari ( beribadah ke tanah suci Mekah) dan Legislator lainnya yang absen adalah Ardi Pujo Prabowo (Gerindra), Agusta Jaka Purwana (Demokrat), dan Nyoman Aribowo (PAN).

Siswono mengingatkan, kegagalan pengesahan LPP APBD 2021 ini berimplikasi luas terhadap kelanjutan pembangunan di Jember. “Coba uber kenapa mereka tidak hadir? Mereka ini ada tanggung jawab moral kepada masyarakat. keberlangsungan pembangunan di Jember jangan pernah diharapkan, dan ini masyarakat jadi korban,” katanya.

Gagalnya pengesahan Perda LPP APBD Jember 2021, menurut Siswono, berdampak pada tidak dilaksanakannya Perubahan APBD 2022. Hal ini karena LPP APBD akan disahkan dengan peraturan kepala daerah (perkada) yang memiliki keterbatasan. “Mutlak Perubahan APBD disahkan dengan perkada,” katanya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 179 ayat 3 menyebutkan: penetapan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, Perubahan APBD 2022 didasarkan pada hasil pembahasan LPP APBD Jember 2021 di gedung Dewan. Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika perda tak disahkan, maka LPP APBD akan disahkan dengan menggunakan peraturan kepala daerah (perkada). “Ini sesuai pasal 320 dan pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194 dan pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (andre) 

KOMENTAR


BERITA YANG DISARANKAN
Tidak ada Tag
Berita Tidak Di Temukan